JAKARTA - Pemerintah tengah merancang program strategis untuk memperkuat kemandirian petani, khususnya bagi mereka yang masuk kategori sangat miskin dan miskin rentan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa salah satu langkah konkret yang tengah digodok adalah pembagian tanah kepada kelompok petani desil 1 dan desil 2. Program ini bertujuan memastikan para petani memiliki kepemilikan alat produksi yang memadai.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, dengan dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi terkait. Fokus utama rapat adalah membahas program pemberdayaan masyarakat serta strategi pemerintah menanggulangi kemiskinan di tingkat akar rumput.

Menurut Muhaimin Iskandar, kepemilikan tanah menjadi kunci untuk membangun kemandirian petani. “Alat produksi untuk rakyat akan terus diwujudkan, termasuk penyediaan tanah bagi masyarakat petani desil 1-2. Untuk desil 1, kita akan mendorong terbangunnya kepemilikan alat produksi melalui pembagian tanah yang teknis pelaksanaannya segera dimatangkan,” jelas Muhaimin.

Fokus pada Kemandirian Petani

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menambahkan bahwa distribusi tanah ini bertujuan memperkuat posisi petani agar lebih mandiri dalam memproduksi hasil pertanian. “Pemerintah terus berupaya mewujudkan penguatan kemandirian petani melalui kepemilikan alat dan lahan produksi,” ujar Teddy.

Langkah ini sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo terhadap kelompok petani yang berada di tingkat ekonomi paling rendah, yakni desil 1 dan 2. Dengan memiliki akses lahan sendiri, petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan pada pihak lain, dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

Dukungan untuk UMKM dan Perbaikan Ekonomi Lokal

Selain pembagian tanah, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemanfaatan seluruh fasilitas milik pemerintah untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dianggap strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal serta memperluas kesempatan kerja di tingkat desa dan kota.

Rapat terbatas juga menyoroti upaya pembatasan impor barang bekas, khususnya pakaian, karena dianggap merugikan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM dengan memperkuat pasar domestik.

Peningkatan Kompetensi SDM

Selain dukungan infrastruktur dan kepemilikan tanah, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya pemberian beasiswa dan pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja di luar negeri. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sumber daya manusia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui remitansi.

Percepatan digitalisasi UMKM juga menjadi agenda penting. Dengan kemudahan akses perizinan dan sertifikasi, diharapkan daya saing UMKM meningkat, memungkinkan mereka bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Peserta Rapat Terbatas

Rapat terbatas yang digelar di Istana pada Selasa malam dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain:

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno

Menteri Sosial Saifullah Yusuf

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti

Menteri UMKM Maman Abdurrahman

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman

Menteri Koperasi Ferry Juliantono

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Mukhtarudin

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya

Harapan Pemerintah

Dengan kombinasi kebijakan distribusi tanah, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan untuk UMKM, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang tidak hanya berpihak pada kelompok menengah atas, tetapi juga kepada masyarakat miskin dan rentan. Kepemilikan alat produksi dan lahan menjadi fondasi agar petani dapat lebih mandiri, produktif, dan sejahtera.

Program ini diharapkan mampu membuka peluang baru bagi para petani dan pelaku UMKM, sekaligus mendorong ekonomi lokal lebih kuat. Pemerintah menekankan pentingnya implementasi yang tepat dan terukur agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan rencana yang matang dan dukungan lintas kementerian, pemerintah optimistis upaya ini akan meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di berbagai daerah.